Kotapinang, InfoLabusel - Enam kabupaten/kota di Sumatera Utara, melakukan studi banding ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Labuhan Batu Selatan (Labusel), kemarin, terkait penyusunan Laporan Keuangan (LK) berbasis akrual.
Pasalnya, Pemkab Labusel pada 2015 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2014, yang disusun dengan sistem berbasis akrual. Opini WTP ini merupakan Opini WTP kedua kali diterima Pemkab Labusel.
Kepala DPPKAD Labusel, Marahalim Harahap SSos menyampaikan, enam kabupaten/kota yang studi banding ke DPPKAD Labusel tentang penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual, yaitu Pemkab Padang Lawas Utara, Pemko Binjai, Pemkab Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Dairi dan Pemkab Asahan.
Halim menjelaskan, hal ini sesuai Permendagri No 64/2013. Karena, penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual adalah untuk Laporan Keuangan TA 2015. Namun, Pemkab Labusel sudah menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual TA 2014.
Mempertahankan itu lebih sulit dari pada meraih. Karena itu, Pemkab Labusel akan terus berusah lebih baik lagi."Semoga untuk Laporan Keuangan TA 2015 Pemkab Labusel tetap meraih Opini WTP dari BPK. Karena, kita yakin dengan kerja sama yang baik seluruh SKPD, laporan keuangan akan dapat disusun tepat waktu,"ujarnya.
Sekadar untuk diketahui, menurut Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut pada acara Workshop Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan LK berbasis akrual di balai pertemuan Pemkab Labusel, di Indonesia baru tiga kabupaten/kota yang menyusun LK berbasis akrual, yaitu Pemko Semarang, Pemkab Manokwari dan Pemkab Labusel.
sumber: harianandalas.com
Post a Comment