Desakan itu disampaikan Ketua Labusel Green Community (LGC) kepada SIB, Senin (2/11) di Kotapinang. Menurut Irpan, pihaknya telah melayangkan surat ke DPRD agar segera membentuk Pansus terkait adanya penyalahgunaan anggaran di Dinas Perkebunan dan Kehutanan pada proyek peningkatan fungsi DAS Barumun Kotapinang tersebut.
Tak hanya itu kata dia, pihak DPRD Labusel juga segera mendalami adanya dugaan penyalahgunaan anggaran program rehabilitasi hutan dan lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp 1,5 miliar yang disebut-sebut realisasinya tidak berada di Labusel, melainkan keluar dari wilayah Labusel.
"Seperti program rehabilitasi hutan dan lahan DPRD Labusel juga segera mendalaminya, sebab isu yang berkembang, realisasi keluar dari Kabupaten Labusel yaitu berada di Riau dan Palas," katanya.
Dikatakan, dengan terbentuknya Pansus, DPRD dapat lebih mendalami realisasi anggaran pada dua program Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang disinyalir disalahgunakan.
"Dengan Pansus, DPRD Labusel dapat mengupas lebih dalam adanya dugaan-dugaan pada program di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Labusel," katanya.
Ketua DPRD Labusel H Edimin yang dikonfirmasi mengaku telah menerima surat dari Labusel Green Community. Dikatakan, pihaknya telah mendisposisikan surat tersebut kepada Banmus DPRD. Jika memungkinkan, DPRD membentuk Pansus terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran peningkatan fungsi DAS Barumun Kotapinang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
"Sudah didisposisikan surat itu kepada Banmus. Kita akan tindak lanjuti dan jika memungkinkan akan segera dibentuk Pansus," katanya.
sumber: hariansib.co
Post a Comment