Kotapinang, InfoLabusel - Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Labuhanbatu Selatan (Labusel) akan dalami dan usut penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah yang diberikan pemerintah kabupaten terhadap sejumlah lembaga dan organisasi-organisasi pada lanjutan pembahasan Ranperda LPjP APBD TA. 2015 Kabupaten Labusel.
"Seluruh SKPD sudah diundang menjelaskan berbagai informasi yang ada tentang penggunaan APBD 2015, termasuk menyesuaikannya dengan LHP BPK-RI atas LKPD 2015. Sekarang kami fokus membahas dana Bansos dan hibah yang diterima organisasi dan lembaga," ujar anggota Pansus Ranperda LPjP APBD 2015 Kabupaten Labusel Jamal Harahap, Minggu (25/9), seperti yang dilansir oleh hariansib.co
Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan, sejumlah organisasi penerima bansos dan hibah APBD 2015 yang akan didalami Pansus yaitu, KONI sejumlah Rp 1,25 miliar, MPC PP Kab. Labusel Rp 200 juta, Pramuka, MUI, KNPI, Karangtaruna dan organisasi lainnya. Apalagi jelas dia sempat terjadi keributan dalam penggunaan anggaran oleh sejumlah organisasi tersebut.
"Kami akan periksa secara fokus dan mendalam kemana KONI mengalokasikan dana hibah itu. Seluruh Pengcab juga akan diundang untuk turut memberikan penjelasan dan disesuaikan," ujarnya.
Dia menjelaskan, jika nanti ada ditemukan kejanggalan dalam penggunaan dana Bansos maupun hibah, hal tersebut akan jadi catatan penting Pansus. Nantinya, LPjP APBD 2015 Labusel disetujui untuk disahkan menjadi Perda. Dan pansus akan merekomendasikan secara kelembagaan segala temuan untuk dissampaikan ke instansi terkait, termasuk penegak hukum.
"Jika nanti ditemukan kejanggalan, akan menjadi catatan DPRD dan akan direkomendasikan kepada penegak hukum," ujarnya.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment